Langsung ke konten utama

Indonesia Untuk Siapa?

Sudah menjadi sebuah pemandangan yang rutin bila setiap hari raya Idul Adha selalu dimanfaatkan oleh sebagian kaum yang mampu untuk berkurban dan berbagi, Sudah biasa pula bila kita lihat iring-iringan panjang hewan kurban yang akan dibagikan. Namun apakah pernah kita berfikir, antrian panjang pembagian hewan kurbanpun telah menjadi hal yang biasa di depan mata kita. Suatu kebiasaan yang berulang dan terus berulang tak bertepi.

Bukan antrian kurban yang menjadi masalah di Negara kita, namun hal yang sebenarnya terjadi dibalik layar antrian panjang tersebutlah yang harus kita telaah. Panjangnya antrian yang sampai beratus-ratus meter menjadi sebuah kisah yang memilukan bagi bangsa ini. Betapa tidak, kita yang dikenal sebagai Negara dengan kekayaan melimpah akhirnya harus tunduk dan mengantri daging yang bahkan beratnya tak sampai berkilo-kilo. Tragis memang, begitu banyak kepala harus berdesak-desakan dan bertaruh nyawa hanya untuk memuaskan keinginan untuk sekedar menyantap daging.

Tak perlu pula kita harus seperti Negara maju, yang harus memperhatikan berapa banyak jumlah daging yang dikonsumsi oleh rakyatnya guna memenuhi nilai standart konsumsi daging yang disarankan. Daging bukanlah masalah pokok di Negara ini, nasi yang notabene menjadi makanan pokok, namun keberadaan nasi bagi sebagian orang terkadang adalah sebuah hal yang mewah. Karena itu, tak heran bila daging kurban gratis selalu menjadi ajang perburuan yang rutin bagi bangsa kita.
Perputaran uang yang tak jelas tentunya akan memaksa kita untuk sedikit merambah ranah politik. Suatu area yang sensitif akan isu publik dan sarat akan kontroversi, di dalamnya disinyalir perpindahan uang berlangsung sangat cepat, baik dalam bentuk transaksi politik bahkan sampai tindak korupsi. Ketika masyarakat kita resah akan kelaparan dan kemiskinan yang tak kunjung reda, kalangan politisi kita malah asyik adu argument untuk membrangus UU KPK dan beradu intrik demi kelangsungan bisnisnya tak terganggu.

Berbagai persekongkolan elite politik untuk pelemahan kinerja KPK berangkat bukan hanya dari kecemasan namun juga kepanikan, suatu hal yang bertolak belakang dengan cerminan kehidupan bangsa yang tengah bergelut dengan kemiskinan. Ketika sebagian besar anak bangsa terancam putus sekolah, mereka terus memupuk harta yang mungkin bahkan takkan habis dinikmati. Parahnya lagi, berbagai upaya delegistimasi kerap kali justru datang dari DPR, institusi yang seharusnya menjadi payung dan tempat bernaung rakyat. Entah akan condong kemana Negara ini, para pengayom yang seharusnya menjadi panutan dan tempat berkeluh kesah kini malah gencar meneriakkan aneka serangan balik koruptor yang dimaksudkan untuk mengancam fondasi pemberantasan korupsi yang sedang dibangun.

Visi yang hanya berasal dari politisi dengan politik popularitas dan kesejahteraan hanya akan tergantung ditengah jalan. Ranah politik yang hanya menawarkan kandidat instan akan melahirkan elit politik yang buta. Sebagian besar waktu hanya akan terbuang untuk menyerap berbagai informasi yang tak didapatnya dari proses instan tersebut, akhirnya kaum-kaum lama kan tetap memegang permainan. Tanpa bisa banyak berbuat, politisi pemula harus mengikuti arus agar tidak tenggelam atau bahkan harus turut bermain untuk sekedar mengembalikan modal saat “menjual” dirinya pada publik.

Apakah Negara ini sudah begitu terpuruk hingga tak ada keinginan masyarakat yang dapat terkabul. Padahal menurut masyarakat, masalah yang terpenting yang harus segera diselesaikan adalah (1) pengangguran dan kemiskinan; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) korupsi (LSI 2009). Keinginan yang tak muluk-muluk dan merupakan hal yang sangat mendasar untuk mencapai Indonesia yang adil dan makmur seperti yang tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal yang tentunya menjadi kewajiban kita semua dan merupakan hal yang cukup mudah diwujudkan bila ada komitmen dari kita untuk melaksanakannya tanpa mendahulukan ego.

Namun bila meneropong kehidupan masyarakat saat ini, terdapat jurang pemisah yang begitu besar diantaranya. Cita-cita luhur itu mungkin hanya akan menjadi sebuah mimpi yang tak terealisasi dan harus dikubur dalam-dalam bila kepedulian ini tak dimulai dari diri kita. Sudah bukan saatnya lagi kita tutup mata dan cuci tangan akan penderitaan saudara kita. Negara Indonesia adalah amanat yang dititipkan untuk kita jaga. Bukan saatnya kita mengecewakan makin banyak orang dan terus berfikir tentang diri kita sendiri. Inilah waktu kita untuk bangkit dan peduli nasib mereka. Indonesia adalah milik kita semua, bukan saya, dia, atau mereka.[Hendra Setiawan]

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jawaban Rektor UNEJ Terkait Pelantikan Dekan

Jawaban Rektor UNEJ Terkait Pelantikan Dekan Oleh: Nurul Mahmuda K egaduhan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F MIPA ) terkait pelantikan dekan baru periode 2016-2020 sudah tercium sejak akhir 2015. Isu mengenai Rektor Universitas Jember (UNEJ) yang tidak melantik dekan dengan perolehan suara tertinggi menjadi fakta yang harus diterima oleh warga FMIPA. Kamis (14/01) bertempat di Gedung Rektorat Universitas Jember, pelantikan Dekan baru FMIPA telah dilangsungkan. Berdasarkan hasil pemberian pertimbangan oleh senat fakultas yang berupa pemungutan suara menyebutkan bahwa perolehan suara tertinggi adalah Dr. Kahar Muzakhar, S.Si., namun dekan FMIPA yang dilantik yaitu Drs . Sujito , Ph.D . yang memiliki selisih tiga suara. Hal ini menuai protes dari beberapa lini di FMIPA. Beberapa Senat fakultas, dosen, mahasiswa maupun karyawan memprotes dan menyayangkan mengenai kejadian ini. Seperti halnya Itok Dwi, mahasiswa kimia 2012, menganggap bahwa pemu

BUTA AKSARA di JEMBER

Ada tiga hal yang selalu didegungkan pemerintah terkait pembangunan pendidikan di Indonesia, yakni wajib belajar pendidikan dasar, rehabilitasi sekolah dan pemberantasan buta aksara. Namun pada kenyataannya sampai saat ini Indonesia masih belum berhasil  mengatasinya ketiganya, termasuk salah satunya Buta Aksara. Penyadang buta aksara di Indonesia  masih tergolong besar. Kriteria penyandang buta aksara yaitu buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar. tingginya angka putus sekolah dasar, beratnya geografis Indonesia. Menurut pemerintah  kesuliatan terbesar dalam pemberantasan buta aksara adalah karena tingginya angka putus sekolah dasar, beratnya geografis Indonesia, munculnya buta aksara baru, dan kembalinya seseorang menjadi buta aksara. a.    Buta aksara di jember Jawa timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi selatan dan Nusa tenggara Barat yang mencapai adalah urutan peringkat dari provinsi yang memiliki penyadang buta akasara terbesar di Indone

LEMAHNYA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh : Jihan Febryan Damayanti Generasi muda merupakan harapan negara. Namun, di era globalisasi saat ini masyarakat telah menggunakan cara berfikir yang cenderung meninggalakan budaya ketimuran dan lebih mengacu dengan budadaya barat yang cenderung bebas. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara. Dengan mutu pendidikan yang baik pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten di bidangnya. Dari pendidikan seseorang akan belajar menjadi pribadi yang berkarakter dan memiliki ilmu sosial yang tinggi.      Pendidikan di indonesia kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari belakangan ini. Salah satu gagasan terbaru menteri pendidikan dan kebudayaan mengenai sistem pendidikan dan kebudayaan membuat mata masyarakat kembali meninjau mutu pendidikan di indonesia. Pada tahun 2014 posisi pendidikan di indonesia sangatlah buruk. The learning gurve pearson 2014, sebuah lembaga peningkatan pendidikan dunia memaparkan bahwa indonesia