Langsung ke konten utama

Telaah Ulang Mekanisme Penetapan Dekan

Telaah Ulang Mekanisme
Penetapan Dekan
                Oleh: Siti Hofifatus S.
Pergantian tahun kali ini juga bertepatan dengan pergantian jabatan Dekan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), Universitas Jember (UNEJ). Terkait informasi tempel (INTEL) yang terbit pada 12/01/ 2016, mengenai mekanisme penetapan Dekan FMIPA UNEJ didasarkan pada Statuta, Surat Keputusan Rektor UNEJ No. No. 3713/H25.6.1/KL/2011dan Surat Keputusan Dekan FMIPA UNEJ No. 1752/UN25.1.9/KP/2015 yang disahkan oleh Menteri. Rektor juga memiliki wewenang dalam hal tersebut, namun harus didasarkan pada peraturan yang ada.
Salah satu wewenang Rektor tertuang dalam pasal 16 Surat Keputusan Rektor UNEJ No. No. 3713/H25.6.1/KL/2011 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Rektor, Dekan dan Pembantu Dekan yaitu penetapan pengangkatan Dekan oleh Rektor didasarkan atas hasil pertimbangan dan penetapan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5)1 dan pasal 122. Hasil keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang termuat pada INTEL sebelumnya merupakan suatu kasus yang terjadi di Fakultas Hukum pada tahun 2012-2013. “Keputusan PTUN tidak dapat dijadikan sebagai suatu landasan penetapan Dekan di fakultas lain, termasuk FMIPA,” tegas Prof. Drs. Kusno, DEA., Ph.D..
Perolehan suara pada pemilihan Dekan FMIPA yang dilakukan oleh senat diperoleh dua nama calon terbanyak, yaitu Dr.Kahar Muzakhar, S.Si. sebanyak 12 suara, dan Drs. Sujito, Ph.D. sebanyak 9 suara. Namun pelantikan Dekan yang diadakan pada tanggal 14/01/2016 bukan pemilik suara terbanyak, sehingga beberapa Senat FMIPA sempat mempertanyakan fungsinya sebagai Senat. Kusno menyatakan bahwa pedoman pemilihan dan penetapan Dekan FMIPA di atur dalam Statuta, Surat Keputusan Rektor UNEJ No. No. 3713/H25.6.1/KL/2011 dan Surat Keputusan Dekan FMIPA UNEJ No. 1752/UN25.1.9/KP/2015. “Senat FMIPA sudah melakukan prosedur sesuai peraturan Menteri tersebut, tinggal menunggu keputusan Rektor UNEJ,” tambahnya. Keputusan Rektor juga diatur dalam Surat Keputusan Rektor UNEJ No. No. 3713/H25.6.1/KL/2011 pasal 16 seperti uraian paragraf sebelumnya. “Boleh mengangkat yang kalah tapi harus ada dasarnya, sehingga tidak dianggap melanggar,” tutur salah satu dosen perdata Fakultas Hukum, Sugijono, S.H.,S.U.
Kasus yang sama juga terjadi di Fakultas Hukum pada tahun 2012 lalu. Bahkan Sugijono sempat mengajukan gugatan kepada Rektor UNEJ ke PTUN  disebabkan karena pelantikan dekan tersebut, tidak didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Keputusan Majelis Hakim memutuskan bahwa surat keputusan No. 13048/UN25/KP/2012 tertanggal 22 Oktober 2012, tentang pemberhentian dan pengangkatan Dekan (Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., MHum.) dinyatakan batal. Selanjutnya mewajibkan Tergugat, dalam hal ini Rektor UNEJ untuk mencabut surat keputusan No. 13048/UN25/KP/2012 tertanggal 22 Oktober 2012.  
Mengenai hak prerogatif yang dinyatakan oleh Rektor UNEJ pada INTEL sebelumnya, disangkal oleh beberapa Senat FMIPA dan dosen Fakultas Hukum. “Hak prerogatif itu hanya milik Presiden, itu pun hanya untuk mengangkat Menteri. Wakil Presiden saja tidak punya,” tegas Sugijono. Wewenang dari Rektor UNEJ yang sempat ditunjukkan kepada Tim Redaksi ALPHA, bahwa dalam menerima pertimbangan Senat Fakultas dan Usulan dari Dekan Fakultas berdasarkan ketentuan pasal 16, pasal 11 ayat (5), pasal 12, dan pasal 14 bukti P-5 = T-1 tidak terdapat suatu frasa yang bersifat mengharuskan untuk menetapkan peringkat pertama dalam perolehan suara sebagai Dekan Fakultas, dengan demikian merupakan wewenang bebas dan bukan wewenang yang bersifat mengikat. “Itu bukan putusan akhir, namun masih pendapat Majelis,” tegas Sugijono. “Rektor berhak tidak memilih pemilik suara terbanyak, dengan alasan yang masuk akal seperti meninggal, sakit, terkena kasus pidana, dan lain-lain. Selain itu harus menjalankan sesuai dengan peraturan yang ada,” tambah Sugijono.[]
Keterangan :
1.    Pasal 11 ayat (5), Surat Keputusan Rektor UNEJ No. No. 3713/H25.6.1/KL/2011: pemberian pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)* dilakukan melalui pemungutan suara untuk menentukan peringkat.
*Pasal 11 ayat (1), Surat Keputusan Rektor UNEJ No. No. 3713/H25.6.1/KL/2011: pemberian pertimbangan bakal calon dekan dan penetapan calon dekan dilakukan melalui rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan sebelum menjabat.
2.    Pasal 12, Surat Keputusan Rektor UNEJ No. No. 3713/H25.6.1/KL/2011: (1) penetapan calon dekan ditetapkan dua nama calon. (2) penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas peringkat perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (5).


Kewenangan itu diperoleh dari dasar peraturan, maka jalankan
dengan dasar peraturan. Tidak akan ada yang sakit hati jika
dasarnya adalah aturan.” (Sugijono)


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jawaban Rektor UNEJ Terkait Pelantikan Dekan

Jawaban Rektor UNEJ Terkait Pelantikan Dekan Oleh: Nurul Mahmuda K egaduhan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F MIPA ) terkait pelantikan dekan baru periode 2016-2020 sudah tercium sejak akhir 2015. Isu mengenai Rektor Universitas Jember (UNEJ) yang tidak melantik dekan dengan perolehan suara tertinggi menjadi fakta yang harus diterima oleh warga FMIPA. Kamis (14/01) bertempat di Gedung Rektorat Universitas Jember, pelantikan Dekan baru FMIPA telah dilangsungkan. Berdasarkan hasil pemberian pertimbangan oleh senat fakultas yang berupa pemungutan suara menyebutkan bahwa perolehan suara tertinggi adalah Dr. Kahar Muzakhar, S.Si., namun dekan FMIPA yang dilantik yaitu Drs . Sujito , Ph.D . yang memiliki selisih tiga suara. Hal ini menuai protes dari beberapa lini di FMIPA. Beberapa Senat fakultas, dosen, mahasiswa maupun karyawan memprotes dan menyayangkan mengenai kejadian ini. Seperti halnya Itok Dwi, mahasiswa kimia 2012, menganggap bahwa pemu

BUTA AKSARA di JEMBER

Ada tiga hal yang selalu didegungkan pemerintah terkait pembangunan pendidikan di Indonesia, yakni wajib belajar pendidikan dasar, rehabilitasi sekolah dan pemberantasan buta aksara. Namun pada kenyataannya sampai saat ini Indonesia masih belum berhasil  mengatasinya ketiganya, termasuk salah satunya Buta Aksara. Penyadang buta aksara di Indonesia  masih tergolong besar. Kriteria penyandang buta aksara yaitu buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar. tingginya angka putus sekolah dasar, beratnya geografis Indonesia. Menurut pemerintah  kesuliatan terbesar dalam pemberantasan buta aksara adalah karena tingginya angka putus sekolah dasar, beratnya geografis Indonesia, munculnya buta aksara baru, dan kembalinya seseorang menjadi buta aksara. a.    Buta aksara di jember Jawa timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi selatan dan Nusa tenggara Barat yang mencapai adalah urutan peringkat dari provinsi yang memiliki penyadang buta akasara terbesar di Indone

LEMAHNYA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh : Jihan Febryan Damayanti Generasi muda merupakan harapan negara. Namun, di era globalisasi saat ini masyarakat telah menggunakan cara berfikir yang cenderung meninggalakan budaya ketimuran dan lebih mengacu dengan budadaya barat yang cenderung bebas. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara. Dengan mutu pendidikan yang baik pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten di bidangnya. Dari pendidikan seseorang akan belajar menjadi pribadi yang berkarakter dan memiliki ilmu sosial yang tinggi.      Pendidikan di indonesia kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari belakangan ini. Salah satu gagasan terbaru menteri pendidikan dan kebudayaan mengenai sistem pendidikan dan kebudayaan membuat mata masyarakat kembali meninjau mutu pendidikan di indonesia. Pada tahun 2014 posisi pendidikan di indonesia sangatlah buruk. The learning gurve pearson 2014, sebuah lembaga peningkatan pendidikan dunia memaparkan bahwa indonesia