KOMPAK Datangi Kejaksaan Negeri Pasca Gelar Diskusi Terbuka Rokaat Ketiga

KOMPAK Datangi Kejaksaan Negeri Pasca Gelar Diskusi Terbuka Rokaat Ketiga

ALPHA-KOMPAK saat berdiskusi terbuka di Lapangan FMIPA
 (Doc. Uyung)

ALPHA-Kelompok Pendidik Anti Korupsi (KOMPAK) Universitas Jember (Unej) mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Jember seusai diskusi terbuka di Lapangan Parkir Fakultas Matematika dan Ilmu pengetahuan Alam (FMIPA) dengan berjalan kaki pada Kamis, (24/11) lalu.  Hal ini sebagai wujud tindak lanjut kasus dugaan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) Rektor Universitas Jember belakangan ini sekaligus sebagai contoh pembelajaran anti KKN kepada publik.

KOMPAK merupakan komunitas yang terdiri dari para akademisi seperti dosen dan mahasiswa yang bergerak dalam bidang akademis, bukan penggerak aksi. Setelah diskusi terbuka kali ketiga (sebelumnya bertempat di Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik), KOMPAK bersama dengan Generasi 212 berjalan ke arah Jalan Jawa menuju Jalan Karimata dengan dikawal polisi. Aksi ini menurut Hidayat (dosen Fisip, anggota KOMPAK) bukan merupakan bentuk demo melainkan sebagai  contoh pembelajaran anti korupsi. “Ini adalah komunias dialog ilmiah, bukan organizer demo, bukan hanya masalah Unej saja yang dituduh, tetapi juga berkembang ke isu-isu yang lain,” terang Hidayat.

Tujuan komunitas yang dipelopori oleh dosen FMIPA, Teguh Hidayat, mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Jember adalah untuk mengkonfirmasi aduan yang telah disampaikan beberapa bulan lalu dan menekankan bukti kasus yang ada. “Kami ke kejaksaan tadi menekankan bahwa yang kami laporkan itu semua alat buktinya ada, unsur-unsur korupsi sesuai pasal 2 dan pasal 3 semua itu sudah terbukti sehingga tidak ada alasan kejaksaan tidak segera menyelesaikan itu.  Prosesnya kita tahunya sudah lama, tapi mencari momen yang baik, mengumpulkan data, kita ke sana sesuai dengan yang kita laporkan itu,” papar Teguh.

ALPHA-Polisi kawal rombongan KOMPAK (doc. Uyung)

Sebelum mendatangi Kantor Kejaksaan Negeri Jember, KOMPAK memang sengaja melakukan diskusi terbuka untuk memberikan ruang interaktif berbagai elemen. Diskusi ini boleh dihadiri oleh umum baik dari organisasi mahasiswa, organisasi masyarakat, elemen ampus, dan umum. “Kita melalui diskusi mengajak untuk sadar anti korupsi, tidak peduli itu UKM (Unit kegiatan Mahasiswa, red), ormas (organisasi masyarakat, red), dan organisasi mahasiswa intra maupun ekstra jurusan, selama dia memiliki kesadarandan, dia elemen kampus, bahkan untuk publik pun boleh,” kata Hidayat. Diskusi yang berlangsung sekitar tiga jam tersebut membahas masalah korupsi dalam konteks akademis, termasuk bagaimana cara menyelesaikan dan prosedur pelaporan tidak pidana korupsi ke penegak hukum. “Disini kami komunitas terpelajar, komunitas diskusi. Ranah pembicaraan dalam komnteks akademis. Sebenarnya yang terjadi ini apa, jangan sampai nanti pihak pihak kampus baik mahasiswa maupun pegawai itu justru  menerima isu-isu  yang berkembang dari luar. Oleh karena itu, dibuka diskusi seperti ini agar fer,” imbuhnya. 

KOMPAK sebagai kelompok pendidik rencananya akan membentuk sekolah anti korupsi. Menurut Hidayat, pendidikan anti korupsi itu penting karena merugikan banyak orang dan menunjukkan tidak terbangunnya kesadaran mental yang baik. “Sebetulnya yang kami lakukan ini untuk jangka panjang, pendidikan ini adalah hak warga Negara, memang memulainya dari kampus untuk mahasiswa, suatu saat sekolah anti korupsi atau padepokan anti korupsi ini akan berkembang pada kelompok sosial yang lain,” terang Hidayat. Sekolah anti korupsi tersebut akan diterapkan dari pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Selain teori, peserta didik juga akan diajarkan cara berperilaku anti korupsi secara langsung. “Ya sejak dini, dari PAUD, TK, SD lama-lama kita akan menyelanggarakan, karena kita menyadari bahwa korupsi ini sudah menjadi musuh bersama. Bukan hanya dosen, tapi semua profesi, karena korupsi ini merugikan banyak pihak, selain itu kita juga bersinergi dengan kebijakan nasional, maksud kami karena korupsi merupakan contoh tidak terbangunnya kesadaran mental yang baik,” imbuhnya. Hidayat menyayangkan kepada rektor dan dua mantan wakil rektor yang diundang dalam diskusi tersebut namun tidak dapat hadir. Padahal keduanya sebagai pihak terkait kebijakan anggaran dan suara dari pihak atas. [] Fadli Alpha