Implementasi Pendidikan di Indonesia dari Berbagai Perspektif

Oleh : Grysta Brian Ardisa

Pendidikan merupakan tolak ukur maju atau tidaknya suatu negara. Jika suatu negara memiliki pendidikan yang bagus maka sektor-sektor lain seperti ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya tentu akan otomatis ikut membaik begitupula sebaliknya. Sekarang percuma suatu negara memiliki sumber daya alam yang melimpah apabila tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang mumpuni, seperti halnya yang terjadi di Indonesia. Sangat disayangkan, negara kita memiliki kekayaan alam yang melimpah namun orang Indonesia tidak dapat mengolahnya sehingga harus diolah dan bahkan diuasai oleh orang luar negeri. Sungguh memprihatinkan, melihat orang-orang asli pribumi menjadi budak di tanah kelahiran sendiri.

Sistem pendidikan di Indonesia sendiri sebenarnya dianggap gagal bila dilihat Undang-undang Bab II pasal 3  No. 20 tahun 2003  tentang sistem pendidikan nasional yang mana pendidikan bertujuan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun pada  kenyataanya sistem pendidikan di Indonesia saat ini hanya ditekankan pada bagaimana cara meningkakan intelektualnya saja tapi untuk pembentukan moral serta karakternya saya rasa masih kurang. Memang pelajar telah mendapatkan pendidikan moral melalui pendidikan kewarganegaraan, pendidikan agama, serta pendidikan pancasila. Tapi bila kita lihat dari berbagai contoh kejadian nyata yang melibatkan pelajar seperti tawuran, bulliying, contek-mencontek, pengunaan narkoba dan lain sebagainya tentu hal ini bisa dijadikan dasar bahwa sebenarnya pembentukan moral serta karakter yang dicanangkan pemerintah masih belum memberikan dampak signifikan atau bisa dianggap gagal. Selain itu, dalam sistem pendidikan yang dibuat pemerintah pengembangan kreatifitas serta kemampuan berwirausaha saat ini belum terealisasi. Padahal hal tersebut sangat penting dalam kehidupan pelajar itu kedepannya.

Dan jika dilihat dari penerapan kurikulum di berbagai sekolah yang ada di Indonesia. Kurikulum yang diterapkan disekolah  yang satu dengan sekolah lain berbeda-beda, contohnya SMA swasta di Jombang menerapkan kurikulum KTSP sementara SMA negeri memakai kurikulum K13. Hal ini tentunya dirasa kurang adil. Karena kedua kurikulum tersebut mempunyai tingkat kesulitan serta indikator pembelajaran yang berbeda. Selain itu, kebijakan sistem fullday school yang diterapkan pemerintah tidak merata dan menyeluruh. Sampai saat ini, hanya beberapa kota saja yang masih menganut kebijakan tersebut seperti Depok, Jakarta, dll. Sehingga kebijakan ini menuai kecaman dari masyarakat. Banyak yang tidak setuju dengan penerapan sistem tersebut karena dianggap terlalu berat bagi para pelajar dan berhubung kebijakan ini cuma diterapkan di kota-kota tertentu maka memunculkan anggapan dalam masyarakat bahwa pemerintah pilih kasih karena memberatkan sistem fullday school sendiri pada beberapa pihak saja.  

            Berbeda halnya lagi dengan sarana dan prasarana pendidikan di Indonesia. Kedua hal tersebut sudah bagus namun pemerataannya belum mencapai wilayah seluruh nusantara terutama di bagian plosok Indonesia. Bagi masyarakat plosok seperti yang terjadi di SDN 2 Terunyan desa  Kintamani, Bali. Untuk askes jalan menuju ke sekolah saja, bahkan ada yang harus menempuh jarak berkilo-kilo meter melewati perbukitan dengan berjalan kaki. Tempat pembelajarannya pun mengenaskan. Atap kelas hanya beratapkan seng, ruang kelasnya terkesan kumuh, lantainya belum dikeramik. Papan tulis disana memang sudah memakai papan putih tapi meja dan kursinya masih menggunakan seperti di warteg (berbentuk memanjang). Fasilitas yang digunakan pun sudah tidak layak pakai lagi sebenarnya tapi mau bagaimana lagi bila tidak adanya fasilitas lain. Keadaan ini berbanding terbalik dengan sekolah-sekolah yang masih terjangkau pembangunan pemerintah.

             

            Tidak hanya itu, kualitas pengajar di Indonesia saya rasa masih kurang bagus. Bisa dilihat dari kenyataan bahwasanya pendidikan saat ini terkesan lemah. Bisa kita lihat sekarang ini hak preogatif pengajar mulai memudar. Ketika era 80an seorang pengajar ketika proses pembelajaran bisa menggunakan kekerasan karena para orang tua menyerahkan kepercayaan penuh kepada pengajar dalam hal mendidik. Berbeda dengan saat ini yang mana ketika pengajar melakukan kekerasan sedikit saja waktu pembelajaran tindakan tersebut malah diaduhkan sebagai penganiayaan. Hal inilah yang membuat pengajar sekararang terkesan lemah. Memang benar pemerintah melarang dalam hal kekerasan fisik sesuai dengan apa yang diatur dalam KUHP. Tapi sebenarnya kekerasan masih bisa diterapkan di era terkini, dalam tanda  kutip maksudnya kekerasan yang bersifat konstruktif bukan kekerasan fisik. Kalau kualitas para pengajar makin membaik maka akan diikuti oleh perkembangan pendidikannya.

Namun pada dasarnya kita tidak bisa menyalahkan pemerintah seutuhnya. Harus ada kerjasama yang berkesinambungan diantara keduanya. Jangan hanya menuntut hak kita saja, tapi kita juga harus memenuhi kewajiban kita dulu sebagai warga negara, contohnya seperti membayar pajak. Kadang membayar iuran dansos kelas saja kita suka menunda-nunda apalagi kalau disuruh membayar pajak. Padahal pajak itu sendiri kedepannya akan digunakan untuk membiayai pembangunan nasional termasuk pembangunan di bidang pendidikan. Nah, kalau kita belum membayar pajak lantas bagaimana pemerintah mau memeratakan pembangunan sementara dana anggrannya tidak mencukupi.

Pemerintah harusnya membuat sistem pendidikan yang lebih jelas, berkelanjutan dan tegas dalam pelaksanaannya. Kurikulum yang akan diterapkan harus relevan dengan perkembangan masa kini agar kedepannya tidak berganti-ganti kurikulum,  sistem yang diterapkan pun harus merata sampai ke seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya mengalokasikan dana lebih besar guna meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan Indonesia. Dan untuk pelajarnya sendiri, jangan banyak mengeluh mengganggap kebijakan pemerintah terlalu memberatkan disatu sisi. Kita bisa lihat negara Korea, disana proses pembelajaran dilakukan mulai jam 7 pagi hingga 10 malam. Kebijakan tersebut diterapkan karena mereka menyadari bahwa pendidikan itu penting. Mereka lemah dalam SDA maka mereka menggenjot SDMnya. Kita  harusnya mencontoh itu, mengubah sistem baca tulis hitung menjadi 5 literasi dalam sehari demi meningkatkan minat baca generasi muda. Generasi yang merupakan agen perubahan, penentu masa depan bangsa. Jadi pada intinya kita harus mau berjuang sekuat tenaga demi kelangsungan hidup negara kita tercinta, tidak ada ceritanya suatu negara dapat maju tanpa ada usaha dan kerja keras. Maka daripada  itu lakukan yang terbaik bagi negerimu.