Langsung ke konten utama

DPR Wakil Siapa?

Oleh : Rizki Gangsar

Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Rancangan Undang Undang Cipta Kerja menjadi Undang Undang pada Senin, 5 Oktober 2020 di Gedung DPR Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU yang terkesan dipaksakan tersebut menyebabkan banyak keresahan di masyarakat. Banyak pasal bermasalah dan penghapusan pasal yang nantinya akan sangat merugikan. Salah satu bentuk pasal yang dihapuskan dari Undang-Undang Ketenagakerjaan sebelumnya adalah penghapusan pasal 169 tentang hak pekerja/buruh untuk mengajukan permohonan Pemutusan Hak Kerja (PHK) jika merasa dirugikan oleh perusahaan. Dengan dihapusnya pasal tersebut, tidak ada alasan untuk pekerja berhenti jika merasa tidak diperkakukan dengan baik. Peraturan yang harusnya dibuat untuk melindungi rakyat berdasarkan asas keadlian malah berganti menjadi peraturan yang hanya melindungi kaum elit.

Pengesahan RUU ditengah pandemi juga menimbulkan kecurigaan. Terlebih lagi Kapolri menerbitkan surat Telegram Rahasia mengenai upaya antisipasi demonstrasi dan mogok kelompok buruh. RUU disahkan saat pemerintah melarang pengumpulan massa untuk menekan penyebaran Covid-19. Hal tersebut dapat berarti pemerintah mengahalangi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Mengapa demikian? Kebebasan mengutarakan pendapat di depan umum telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 yang berbunyi “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”. Seluruh angggota DPR pasti paham dengan disahkannya RUU Cipta Kerja akan menimbulkan pergerakan massa. Namun DPR tetap mengesahkannya dengan berpayung pada situasi pandemi agar tidak ada demontrasi yang menolak pengesahan RUU tersebut.

Undang-Undang harusnya benar-benar mengayomi semua pihak yang menjadi sasaran produk hukum tersebut. Undang-Undang harus benar-benar diolah dengan matang, bukan hanya karena kejar tayang. Dewan Perwakilan Rakyat yang dipercaya mengemban amanah dari rakyat untuk melindungi hak-hak mereka malah mengkhianati rakyat. Wajar saja bila saat ini banyak petisi yang muncul untuk menolak UU Cipta Kerja. Janji-janji yang diutarakan saat masa kampanye dibuang begitu saja. Tidak berlebihan jika saat ini DPR disebut sebagai “Dewan Pengkhianat Rakyat”.

#JEGALSAMPAIBATAL

#GagalkanOmnibusLaw

#MosiTidakPercaya

#ReformasiDikorupsi

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jawaban Rektor UNEJ Terkait Pelantikan Dekan

Jawaban Rektor UNEJ Terkait Pelantikan Dekan Oleh: Nurul Mahmuda K egaduhan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F MIPA ) terkait pelantikan dekan baru periode 2016-2020 sudah tercium sejak akhir 2015. Isu mengenai Rektor Universitas Jember (UNEJ) yang tidak melantik dekan dengan perolehan suara tertinggi menjadi fakta yang harus diterima oleh warga FMIPA. Kamis (14/01) bertempat di Gedung Rektorat Universitas Jember, pelantikan Dekan baru FMIPA telah dilangsungkan. Berdasarkan hasil pemberian pertimbangan oleh senat fakultas yang berupa pemungutan suara menyebutkan bahwa perolehan suara tertinggi adalah Dr. Kahar Muzakhar, S.Si., namun dekan FMIPA yang dilantik yaitu Drs . Sujito , Ph.D . yang memiliki selisih tiga suara. Hal ini menuai protes dari beberapa lini di FMIPA. Beberapa Senat fakultas, dosen, mahasiswa maupun karyawan memprotes dan menyayangkan mengenai kejadian ini. Seperti halnya Itok Dwi, mahasiswa kimia 2012, menganggap bahwa pemu

BUTA AKSARA di JEMBER

Ada tiga hal yang selalu didegungkan pemerintah terkait pembangunan pendidikan di Indonesia, yakni wajib belajar pendidikan dasar, rehabilitasi sekolah dan pemberantasan buta aksara. Namun pada kenyataannya sampai saat ini Indonesia masih belum berhasil  mengatasinya ketiganya, termasuk salah satunya Buta Aksara. Penyadang buta aksara di Indonesia  masih tergolong besar. Kriteria penyandang buta aksara yaitu buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar. tingginya angka putus sekolah dasar, beratnya geografis Indonesia. Menurut pemerintah  kesuliatan terbesar dalam pemberantasan buta aksara adalah karena tingginya angka putus sekolah dasar, beratnya geografis Indonesia, munculnya buta aksara baru, dan kembalinya seseorang menjadi buta aksara. a.    Buta aksara di jember Jawa timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi selatan dan Nusa tenggara Barat yang mencapai adalah urutan peringkat dari provinsi yang memiliki penyadang buta akasara terbesar di Indone

LEMAHNYA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh : Jihan Febryan Damayanti Generasi muda merupakan harapan negara. Namun, di era globalisasi saat ini masyarakat telah menggunakan cara berfikir yang cenderung meninggalakan budaya ketimuran dan lebih mengacu dengan budadaya barat yang cenderung bebas. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara. Dengan mutu pendidikan yang baik pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten di bidangnya. Dari pendidikan seseorang akan belajar menjadi pribadi yang berkarakter dan memiliki ilmu sosial yang tinggi.      Pendidikan di indonesia kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari belakangan ini. Salah satu gagasan terbaru menteri pendidikan dan kebudayaan mengenai sistem pendidikan dan kebudayaan membuat mata masyarakat kembali meninjau mutu pendidikan di indonesia. Pada tahun 2014 posisi pendidikan di indonesia sangatlah buruk. The learning gurve pearson 2014, sebuah lembaga peningkatan pendidikan dunia memaparkan bahwa indonesia