Langsung ke konten utama

Kritik Keras Terhadap Aktor Pemerintahan, Tanda Rezim Sedang Tidak Baik-Baik Saja (?)

 

Oleh : Rizki Gangsar


Sumber :https://www.tribunnews.com/

 

Gambar yang diunggah Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) oleh akun instagram @bemui_official menuai banyak respon di masyarakat umum maupun orang-orang yang merasa berkepentingan untuk meresponnya. Tidak lama setelah mendapat gelar “THE KING OF LIP SERVICE”, muncul lagi penghargaan kepada Pak Presiden yang diberikan oleh Aliansi Mahasiswa UGM sebagai “JUARA UMUM LOMBA KETIDAKSESUAIAN OMONGAN DENGAN KENYATAAN”. Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Saharuddin, menyayangkan kritik yang diutarakan kepada Presiden. Dalam hal ini Saharuddin menanggapi kritik yang disampaikan oleh BEM UI seperti yang dimuat pada laman www.republika.co.id. “Kita sebagai kaum intelektual harus berhati-hati dalam bersikap. Mahasiswa harus selalu kritis mengawal keberjalanan pemerintah, tapi jangan menjadi aktor-aktor penyebar ujaran kebencian dan penghinaan,” ujar Saharuddin. Baru-baru ini, BEM KM Universitas Negeri Semarang (UNNES) juga melontarkan kritik bertajuk “Political Troll” dengan tokoh Pak Presiden sebagai “THE KING OF LIP SERVICE”, Pak Wapres sebagai “THE KING OF SILENT”, dan Bu Puan sebagai “THE QUEEN OF GHOSTING”. Dan kabar baiknya, seluruh postingan yang ada di akun resmi IG BEM KM UNNES @bemkmunnes lenyap karena diduga diretas. Apa yang dimaksud dengan kritik? Apakah kritik yang disampaikan BEM UI, Aliansi Mahasiswa UGM, dan BEM KM UNNES merupakan ujaran kebencian?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kritik (/kri.tik/) adalah kecaman atau tanggapan, kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat, dan sebagainya. Kritik ditujukan untuk mengevaluasi apa yang telah terjadi dan dan dapat digunakan sebagai perbaikan untuk kedepannya. Kritik dapat disampaikan dalam bentuk lisan, tulisan, maupun ilustrasi-ilustrasi yang menarik. Tidak jarang kritik disampaikan dalam bentuk satire dan sarkas. Menurut wikipedia, ujaran kebencian (hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain. Ujaran kebencian biasanya didasarkan kepada ketidaksukaan secara personal. Tujuan ujaran kebencian adalah menjatuhkan obyek ujaran.

BEM UI, Aliansi Mahasiswa UGM, dan BEM KM UNNES menyampaikan kritik karena pemerintah dinilai sudah tidak sesuai dengan apa yang diutarakan melalui janji-janji Presiden. Yang disampaikan dalam kritik-kritik tersebut adalah kritik terhadap janji-janji dan realisasinya, jadi kritik yang ada mengarah kepada kebijakan yang dijalankan, bukan serangan secara personal. Apa yang dilihat oleh masyarakat adalah hasil, bukan proses. Kritik ada karena masyarakat melihat hasil yang ada. Biasanya, proses dalam mencapai hasil akan menjadi dalih untuk berlindung dari kata gagal. “Sebenarnya hasilnya sudah baik, namun karena prosesnya menyebabkan hasil kurang maksimal”. Indikator keberhasilan didapat dari hasil yang ada. Jadi sah-sah saja jika ada yang mengkritik Presiden Jokowi seperti yang dilakukan oleh BEM UI, Aliansi Mahasiswa UGM, dan BEM KM UNNES. Kemudian mengenai ujaran kebencian. Kalau mau dikatakan kritik adalah ujaran kebencian, bisa saja semua kritik menjadi ujaran kebencian.

Misal, ada yang menyampaikan kritik, “acara kurang berjalan lancar karena ada kendala teknis. Panitia harusnya menyiapkan plan jika nantinya terjadi kendala”. Bagi mereka yang mau menerima dan berbenah, hal tersebut menjadi kritik sekaligus evaluasi. Namun bagi orang yang tidak suka, maka mereka dapat berpendapat bahwa kalimat tersebut mengandung ujaran kebencian karena menjatuhkan panitia padahal dia tidak mengerti bagaimana kepanitiaan berlangsung. Sekali lagi, yang kita lihat adalah hasil, bukan proses. Kritik dianggap ujaran kebencian saat mereka tidak dapat memaknai kritik yang ingin disampaikan dan mempunyai niat untuk menjatuhkan, atau berusaha melindungi sesuatu yang sudah jelas itu adalah kegagalan, dalam hal ini adalah pemerintah. Kritik dalam bentuk sarkas maupun satire dibuat agar kritik dilihat dan didengar. Bentuk kritik yang semakin keras menunjukkan bahwa pemerintah sangat sulit untuk menerima kritik dan mengevaluasi diri dari kritik tersebut. Jika kritik yang pemerintah anggap “sopan” dan “bertata krama” didengar, maka tidak akan ada kritik yang oleh Saharuddin dianggap sebagai “ujaran kebencian”. Kritik-kritik yang disampaikan harusnya tidak dilabeli sebagai ujaran kebencian. Lebih baik kita maknai kritik sebagai sarana berbenah dan lebih baik lagi agar tidak ada lagi gelar-gelar yang disematkan oleh mahasiswa kepada Pak Presiden dan pemerintahannya.

 

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jawaban Rektor UNEJ Terkait Pelantikan Dekan

Jawaban Rektor UNEJ Terkait Pelantikan Dekan Oleh: Nurul Mahmuda K egaduhan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F MIPA ) terkait pelantikan dekan baru periode 2016-2020 sudah tercium sejak akhir 2015. Isu mengenai Rektor Universitas Jember (UNEJ) yang tidak melantik dekan dengan perolehan suara tertinggi menjadi fakta yang harus diterima oleh warga FMIPA. Kamis (14/01) bertempat di Gedung Rektorat Universitas Jember, pelantikan Dekan baru FMIPA telah dilangsungkan. Berdasarkan hasil pemberian pertimbangan oleh senat fakultas yang berupa pemungutan suara menyebutkan bahwa perolehan suara tertinggi adalah Dr. Kahar Muzakhar, S.Si., namun dekan FMIPA yang dilantik yaitu Drs . Sujito , Ph.D . yang memiliki selisih tiga suara. Hal ini menuai protes dari beberapa lini di FMIPA. Beberapa Senat fakultas, dosen, mahasiswa maupun karyawan memprotes dan menyayangkan mengenai kejadian ini. Seperti halnya Itok Dwi, mahasiswa kimia 2012, menganggap bahwa pemu

BUTA AKSARA di JEMBER

Ada tiga hal yang selalu didegungkan pemerintah terkait pembangunan pendidikan di Indonesia, yakni wajib belajar pendidikan dasar, rehabilitasi sekolah dan pemberantasan buta aksara. Namun pada kenyataannya sampai saat ini Indonesia masih belum berhasil  mengatasinya ketiganya, termasuk salah satunya Buta Aksara. Penyadang buta aksara di Indonesia  masih tergolong besar. Kriteria penyandang buta aksara yaitu buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar. tingginya angka putus sekolah dasar, beratnya geografis Indonesia. Menurut pemerintah  kesuliatan terbesar dalam pemberantasan buta aksara adalah karena tingginya angka putus sekolah dasar, beratnya geografis Indonesia, munculnya buta aksara baru, dan kembalinya seseorang menjadi buta aksara. a.    Buta aksara di jember Jawa timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi selatan dan Nusa tenggara Barat yang mencapai adalah urutan peringkat dari provinsi yang memiliki penyadang buta akasara terbesar di Indone

LEMAHNYA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh : Jihan Febryan Damayanti Generasi muda merupakan harapan negara. Namun, di era globalisasi saat ini masyarakat telah menggunakan cara berfikir yang cenderung meninggalakan budaya ketimuran dan lebih mengacu dengan budadaya barat yang cenderung bebas. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara. Dengan mutu pendidikan yang baik pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten di bidangnya. Dari pendidikan seseorang akan belajar menjadi pribadi yang berkarakter dan memiliki ilmu sosial yang tinggi.      Pendidikan di indonesia kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari belakangan ini. Salah satu gagasan terbaru menteri pendidikan dan kebudayaan mengenai sistem pendidikan dan kebudayaan membuat mata masyarakat kembali meninjau mutu pendidikan di indonesia. Pada tahun 2014 posisi pendidikan di indonesia sangatlah buruk. The learning gurve pearson 2014, sebuah lembaga peningkatan pendidikan dunia memaparkan bahwa indonesia