Oleh : Rizki Gangsar
Baru-baru ini media memberitakan tentang Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi atau bisa disebut Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang PPKS. Banyak pro kontra yang menyertai permendikbud tersebut. Mulai dari komentar netizen, organisasi-organisasi mahasiswa, hingga organisasi sekelas Majelis Ulama Indonesia. Banyak pihak yang yang kontra dikarenakan isi dari permendikbud dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan pancasila. Pasal yang disoroti oleh publik adalah pasal 5. Salah satu kalimat yang dijadikan bahasan adalah “tanpa persetujuan korban” yang terdapat pada beberapa ayat di pasal 5 tersebut. Penulis tidak akan beropini terkait seluruh isi dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 ini. Penulis hanya akan menyoroti kalimat “tanpa persetujuan korban”.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan (/ke·ke·ras·an/) memiliki beberapa makna, yaitu perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; paksaan. Kekerasan seksual berarti perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan paksaan yang mengakibatkan dampak buruk terhadap korban dalam segi seksual. Perlu kita garis bawahi disini yaitu kata “paksaan”. Sesuatu tindakan dapat dikatakan sebagai kekerasan jika didalamnya terdapat unsur paksaan. Jika kita melakukan sesuatu dengan izin dari pihak lain, maka pihak lain tersebut sudah tahu dan siap dengan konsekuensi dari hal sesuatu yang dilakukan tersebut. Oleh karena itu meskipun kita melakukan sesuatu yang menyebabkan cedera kepada orang lain, namun orang lain sudah memberi izin atau sudah ada perjanjian dari kedua belah pihak untuk melakukan hal tersebut, maka itu tidak bisa disebut dengan kekerasan. Karena kekerasan dimata umum selalu berkonotasi negatif. Salah satu contoh kegiatan yang dapat menyebabkan cedera yaitu Martial Arts yang mana kedua belah pihak saling bertarung untuk memenangkan sebuah pertandingan. Tidak jarang darah keluar dari kedua belah pihak akibat tendangan atau hantaman yang dilayangkan. Namun hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kekerasan jika kita mengacu pada definisi kekerasan diatas.
Maka dari itu dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 terdapat kalimat “tanpa persetujuan korban” untuk menegaskan bahwa peraturan tersebut digunakan untuk mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jika hal-hal seperti yang dijelaskan pada permendikbud tersebut, misal menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh disetujui oleh orang lain (dalam Permendikbud disebut sebagai “Korban”), maka hal tersebut bukan termasuk kedalam kekerasan seksual karena kedua pihak setuju akan hal tersebut, dan sah-sah saja, diluar norma yang ada. Hal yang dibahas disini adalah kekerasan seksual bukan tentang zina. Perlakuan diatas secara syariat agama memang termasuk dalam hal yang tidak diperbolehkan, jika memenuhi unsur yang lain seperti tidak ada ikatan yang sah diantara kedua belah pihak. Jadi kalimat “tanpa persetujuan korban” menurut penulis sudah sesuai dengan judul dari Permendikbud yang dikeluarkan.
Banyak pihak yang membenturkan Permendikbud tersebut dengan hal-hal lain diluar konteks yang dimuat didalamnya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Permendikbud tersebut melegalkan zina. Menurut penulis, hal tersebut kurang tepat karena masing-masing permasalahan memiliki hukum dan peraturannya masing-masing. Dan juga banyaknya peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis bertujuan untuk saling melengkapi karena peraturan-peraturan yang yang dibuat pasti memiliki sumber utama yang sama. Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dibuat dalam konteks kekerasan seksual. Memang didalamya tidak dinyatakan secara teks larangan mengenai zina. Namun bukan berarti peraturan tersebut mendukung atau melegalkan zina. Kita ambil contoh kalimat “tidak salah”. Kalimat “tidak salah” tidak dapat langsung kita interpretasikan dengan makna “benar”, yang berarti “tidak salah” tidak selalu berarti “benar”. Jadi dalam kalimat “tanpa persetujuan korban”, tidak selalu berarti “boleh” jika dengan persetujuan korban. Sekali lagi kalimat tersebut menegaskan bahwa pasal-pasal yang ada menegaskan tentang kekerasan seksual, bukan hal yang lain. Kebanyakan dari kita langsung menilai jika sesuatu hal yang menurut kita tidak benar, pasti hal tersebut salah. Kita tidak bisa membuka kemungkinan bahwa sesuatu yang tidak benar belum tentu salah (hal ini sebagai perumpamaan, kurang lebih seperti itu).
Pihak-pihak baik yang pro maupun yang kontra berhak mengutarakan pendapatnya di muka umum karena kebebasan berpendapat memang sudah diataur dalam undang-undang. Namun sebagai individu kita juga harus bisa menyikapi sesuatu dengan bijak. Semoga pro kontra yang ada tidak membuat perpecahan, namun semakin membuka ruang diskusi guna meningkatkan intelektualitas kita semua. Daripada saling serang dengan tujuan menjatuhkan, lebih baik tenaga yang ada kita gunakan untuk membangun Indonesia yang sekarang sepertinya sedang tidak baik-baik saja.
Referensi :
Komentar
Posting Komentar