Langsung ke konten utama

Menakar Kalimat Pada Permendikbud No. 30 Tahun 2021

 

Oleh : Rizki Gangsar

        Baru-baru ini media memberitakan tentang Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi atau bisa disebut Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang PPKS. Banyak pro kontra yang menyertai permendikbud tersebut. Mulai dari komentar netizen, organisasi-organisasi mahasiswa, hingga organisasi sekelas Majelis Ulama Indonesia. Banyak pihak yang yang kontra dikarenakan isi dari permendikbud dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan pancasila. Pasal yang disoroti oleh publik adalah pasal 5. Salah satu kalimat yang dijadikan bahasan adalah “tanpa persetujuan korban” yang terdapat pada beberapa ayat di pasal 5 tersebut. Penulis tidak akan beropini terkait seluruh isi dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 ini. Penulis hanya akan menyoroti kalimat “tanpa persetujuan korban”.

            Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan (/ke·ke·ras·an/) memiliki beberapa makna, yaitu perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; paksaan. Kekerasan seksual berarti perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan paksaan yang mengakibatkan dampak buruk terhadap korban dalam segi seksual. Perlu kita garis bawahi disini yaitu kata “paksaan”. Sesuatu tindakan dapat dikatakan sebagai kekerasan jika didalamnya terdapat unsur paksaan. Jika kita melakukan sesuatu dengan izin dari pihak lain, maka pihak lain tersebut sudah tahu dan siap dengan konsekuensi dari hal sesuatu yang dilakukan tersebut. Oleh karena itu meskipun kita melakukan sesuatu yang menyebabkan cedera kepada orang lain, namun orang lain sudah memberi izin atau sudah ada perjanjian dari kedua belah pihak untuk melakukan hal tersebut, maka itu tidak bisa disebut dengan kekerasan. Karena kekerasan dimata umum selalu berkonotasi negatif. Salah satu contoh kegiatan yang dapat menyebabkan cedera yaitu Martial Arts yang mana kedua belah pihak saling bertarung untuk memenangkan sebuah pertandingan. Tidak jarang darah keluar dari kedua belah pihak akibat tendangan atau hantaman yang dilayangkan. Namun hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kekerasan jika kita mengacu pada definisi kekerasan diatas.

            Maka dari itu dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 terdapat kalimat “tanpa persetujuan korban” untuk menegaskan bahwa peraturan tersebut digunakan untuk mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Jika hal-hal seperti yang dijelaskan pada permendikbud tersebut, misal menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh disetujui oleh orang lain (dalam Permendikbud disebut sebagai “Korban”), maka hal tersebut bukan termasuk kedalam kekerasan seksual karena kedua pihak setuju akan hal tersebut, dan sah-sah saja, diluar norma yang ada. Hal yang dibahas disini adalah kekerasan seksual bukan tentang zina. Perlakuan diatas secara syariat agama memang termasuk dalam hal yang tidak diperbolehkan, jika memenuhi unsur yang lain seperti tidak ada ikatan yang sah diantara kedua belah pihak. Jadi kalimat “tanpa persetujuan korban” menurut penulis sudah sesuai dengan judul dari Permendikbud yang dikeluarkan.

            Banyak pihak yang membenturkan Permendikbud tersebut dengan hal-hal lain diluar konteks yang dimuat didalamnya. Ada pendapat yang menyatakan bahwa Permendikbud tersebut melegalkan zina. Menurut penulis, hal tersebut kurang tepat karena masing-masing permasalahan memiliki hukum dan peraturannya masing-masing. Dan juga banyaknya peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis bertujuan untuk saling melengkapi karena peraturan-peraturan yang yang dibuat pasti memiliki sumber utama yang sama. Permendikbud No. 30 Tahun 2021 dibuat dalam konteks kekerasan seksual. Memang didalamya tidak dinyatakan secara teks larangan mengenai zina. Namun bukan berarti peraturan tersebut mendukung atau melegalkan zina. Kita ambil contoh kalimat “tidak salah”. Kalimat “tidak salah” tidak dapat langsung kita interpretasikan dengan makna “benar”, yang berarti “tidak salah” tidak selalu berarti “benar”. Jadi dalam kalimat “tanpa persetujuan korban”, tidak selalu berarti “boleh” jika dengan persetujuan korban. Sekali lagi kalimat tersebut menegaskan bahwa pasal-pasal yang ada menegaskan tentang kekerasan seksual, bukan hal yang lain. Kebanyakan dari kita langsung menilai jika sesuatu hal yang menurut kita tidak benar, pasti hal tersebut salah. Kita tidak bisa membuka kemungkinan bahwa sesuatu yang tidak benar belum tentu salah (hal ini sebagai perumpamaan, kurang lebih seperti itu).

            Pihak-pihak baik yang pro maupun yang kontra berhak mengutarakan pendapatnya di muka umum karena kebebasan berpendapat memang sudah diataur dalam undang-undang. Namun sebagai individu kita juga harus bisa menyikapi sesuatu dengan bijak. Semoga pro kontra yang ada tidak membuat perpecahan, namun semakin membuka ruang diskusi guna meningkatkan intelektualitas kita semua. Daripada saling serang dengan tujuan menjatuhkan, lebih baik tenaga yang ada kita gunakan untuk membangun Indonesia yang sekarang sepertinya sedang tidak baik-baik saja.

 

Referensi :

https://kbbi.web.id/keras

https://jdih.kemdikbud.go.id/sjdih/siperpu/dokumen/salinan/salinan_20211025_095433_Salinan_Permen%2030%20Tahun%202021%20tentang%20Kekerasan%20Seksual%20fix.pdf

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jawaban Rektor UNEJ Terkait Pelantikan Dekan

Jawaban Rektor UNEJ Terkait Pelantikan Dekan Oleh: Nurul Mahmuda K egaduhan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F MIPA ) terkait pelantikan dekan baru periode 2016-2020 sudah tercium sejak akhir 2015. Isu mengenai Rektor Universitas Jember (UNEJ) yang tidak melantik dekan dengan perolehan suara tertinggi menjadi fakta yang harus diterima oleh warga FMIPA. Kamis (14/01) bertempat di Gedung Rektorat Universitas Jember, pelantikan Dekan baru FMIPA telah dilangsungkan. Berdasarkan hasil pemberian pertimbangan oleh senat fakultas yang berupa pemungutan suara menyebutkan bahwa perolehan suara tertinggi adalah Dr. Kahar Muzakhar, S.Si., namun dekan FMIPA yang dilantik yaitu Drs . Sujito , Ph.D . yang memiliki selisih tiga suara. Hal ini menuai protes dari beberapa lini di FMIPA. Beberapa Senat fakultas, dosen, mahasiswa maupun karyawan memprotes dan menyayangkan mengenai kejadian ini. Seperti halnya Itok Dwi, mahasiswa kimia 2012, menganggap bahwa pemu

BUTA AKSARA di JEMBER

Ada tiga hal yang selalu didegungkan pemerintah terkait pembangunan pendidikan di Indonesia, yakni wajib belajar pendidikan dasar, rehabilitasi sekolah dan pemberantasan buta aksara. Namun pada kenyataannya sampai saat ini Indonesia masih belum berhasil  mengatasinya ketiganya, termasuk salah satunya Buta Aksara. Penyadang buta aksara di Indonesia  masih tergolong besar. Kriteria penyandang buta aksara yaitu buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar. tingginya angka putus sekolah dasar, beratnya geografis Indonesia. Menurut pemerintah  kesuliatan terbesar dalam pemberantasan buta aksara adalah karena tingginya angka putus sekolah dasar, beratnya geografis Indonesia, munculnya buta aksara baru, dan kembalinya seseorang menjadi buta aksara. a.    Buta aksara di jember Jawa timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi selatan dan Nusa tenggara Barat yang mencapai adalah urutan peringkat dari provinsi yang memiliki penyadang buta akasara terbesar di Indone

LEMAHNYA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh : Jihan Febryan Damayanti Generasi muda merupakan harapan negara. Namun, di era globalisasi saat ini masyarakat telah menggunakan cara berfikir yang cenderung meninggalakan budaya ketimuran dan lebih mengacu dengan budadaya barat yang cenderung bebas. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara. Dengan mutu pendidikan yang baik pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten di bidangnya. Dari pendidikan seseorang akan belajar menjadi pribadi yang berkarakter dan memiliki ilmu sosial yang tinggi.      Pendidikan di indonesia kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari belakangan ini. Salah satu gagasan terbaru menteri pendidikan dan kebudayaan mengenai sistem pendidikan dan kebudayaan membuat mata masyarakat kembali meninjau mutu pendidikan di indonesia. Pada tahun 2014 posisi pendidikan di indonesia sangatlah buruk. The learning gurve pearson 2014, sebuah lembaga peningkatan pendidikan dunia memaparkan bahwa indonesia