Perempuan yang sering dianggap sebagai manusia lemah disepelekan oleh kaum laki-laki, membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Tidak sedikit dari mereka yang harus bekerja keras untuk terus bertahan hidup, bahkan rela untuk ditindas karena tidak memiliki keterampilan khusus. Melihat kondisi seperti itu, muncul sosok R.A. Kartini yang menjadi jembatan hingga akhirnya perempuan menjadi kaum yang memiliki kekuatan yang sama dengan kaum laki-laki.
Untuk lebih mensejahterakan kaum perempuan, pemerintah berusaha untuk membentuk instansi yang bergerak untuk kesejahteraan perempuan. BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) merupakan instansi yang bertujuan untuk mensejahterakan kaum perempuan. BPPKB Kabupaten Jember yang tertelak di Jalan PB. Sudirman 11 Lt. 3 Jember, dengan semangat tinggi juga turut serta dalam kegiatan mensejahterakan perempuan yang berada di kawasan Kabupaten Jember. Masyarakat sangat merespon positif dengan adanya BPPKB, karena dengan adanya badan tersebut, masyarakat wanita kini sudah tidak lagi hanya menjadi menjadi pengangguran dan membebani biaya rumah tangga. Kini mereka sudah dapat membantu ekonomi keluarga yang sebelumnya hanya bertumpu kepada sang suami.
BPPKB dibagi dalam 4 badan, Kesekretariatan, Keluarga Berencana, Data dan Institusi, dan Pemberdayaan Perempuan. Tiap-tiap badan mengurusi bagiannya masing-masing, namun tak jarang mereka juga sesekali turun ke desa bersama-sama. Dalam jangka waktu 1 tahun, BPPKB memberikan penyuluhan dan keterampilan pada masyarakat pedesaan beserta bantuan stimulan (barang) yang dapat membantu masyarakat untuk berketerampilan. Setelah mendapatkan keterampilan, masyarakat mengembangkan uasaha menjadi sebuah industri kecil. Bahkan ada yang berkembang pesat hingga dapat mengekspor keluar kota dan provinsi.
Karena keterbatasan dana, BPPKB memberi bantuan stimulan secara bergilir pada tiap desa sesuai program tahunan atau permintaan dari pemerintah desa yang merasa membutuhkan. “Biasanya stimulan yang diberikan berupa mesin jahit”, ujar Diana kepala bagian Pemberdayaan Perempuan. Dana yang didapat dari Pemkab tidak mencukupi bila digunakan untuk membantu masyarakat secara bersamaan.
Untuk masalah Keluarga Berencana, mereka bekerjasama dengan Puskesmas dan bidan. Mereka hanya melakukan penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Puskesmas dan bidan setempat. Antusiasme masyarakat sangat tinggi saat diadakannya penyuluhan. Itu nampak dengan banyaknya ibu-ibu yang datang dan mendegarkan dengan seksama, bahkan petugas kewalahan menanggapi pertanyaan yang diajukan.
Tapi apakah yang dilakukan pemerintah sudah maksimal? Itu yang harus diperhatikan karena jangka waktu yang cukup lama memungkinkan untuk tidak meratanya sosialisasi pada semua desa. Selain itu, bagaimana dengan masyarakat yang berada di lingkungan kota? Karena juga ada masyarakat kota yang membutuhkan bantuan. Apalagi dana yang dirasa kurang untuk mencukupi seluruh masyarakat se-kabupaten? Tetap saja diperluakan pemikiran lebih lanjut untuk kesejahteraan wanita yang telah selama berlangsung ini.[Ahamd Budi P]
Untuk lebih mensejahterakan kaum perempuan, pemerintah berusaha untuk membentuk instansi yang bergerak untuk kesejahteraan perempuan. BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana) merupakan instansi yang bertujuan untuk mensejahterakan kaum perempuan. BPPKB Kabupaten Jember yang tertelak di Jalan PB. Sudirman 11 Lt. 3 Jember, dengan semangat tinggi juga turut serta dalam kegiatan mensejahterakan perempuan yang berada di kawasan Kabupaten Jember. Masyarakat sangat merespon positif dengan adanya BPPKB, karena dengan adanya badan tersebut, masyarakat wanita kini sudah tidak lagi hanya menjadi menjadi pengangguran dan membebani biaya rumah tangga. Kini mereka sudah dapat membantu ekonomi keluarga yang sebelumnya hanya bertumpu kepada sang suami.
BPPKB dibagi dalam 4 badan, Kesekretariatan, Keluarga Berencana, Data dan Institusi, dan Pemberdayaan Perempuan. Tiap-tiap badan mengurusi bagiannya masing-masing, namun tak jarang mereka juga sesekali turun ke desa bersama-sama. Dalam jangka waktu 1 tahun, BPPKB memberikan penyuluhan dan keterampilan pada masyarakat pedesaan beserta bantuan stimulan (barang) yang dapat membantu masyarakat untuk berketerampilan. Setelah mendapatkan keterampilan, masyarakat mengembangkan uasaha menjadi sebuah industri kecil. Bahkan ada yang berkembang pesat hingga dapat mengekspor keluar kota dan provinsi.
Karena keterbatasan dana, BPPKB memberi bantuan stimulan secara bergilir pada tiap desa sesuai program tahunan atau permintaan dari pemerintah desa yang merasa membutuhkan. “Biasanya stimulan yang diberikan berupa mesin jahit”, ujar Diana kepala bagian Pemberdayaan Perempuan. Dana yang didapat dari Pemkab tidak mencukupi bila digunakan untuk membantu masyarakat secara bersamaan.
Untuk masalah Keluarga Berencana, mereka bekerjasama dengan Puskesmas dan bidan. Mereka hanya melakukan penyuluhan kepada masyarakat, sedangkan pelaksanaannya dilakukan oleh Puskesmas dan bidan setempat. Antusiasme masyarakat sangat tinggi saat diadakannya penyuluhan. Itu nampak dengan banyaknya ibu-ibu yang datang dan mendegarkan dengan seksama, bahkan petugas kewalahan menanggapi pertanyaan yang diajukan.
Tapi apakah yang dilakukan pemerintah sudah maksimal? Itu yang harus diperhatikan karena jangka waktu yang cukup lama memungkinkan untuk tidak meratanya sosialisasi pada semua desa. Selain itu, bagaimana dengan masyarakat yang berada di lingkungan kota? Karena juga ada masyarakat kota yang membutuhkan bantuan. Apalagi dana yang dirasa kurang untuk mencukupi seluruh masyarakat se-kabupaten? Tetap saja diperluakan pemikiran lebih lanjut untuk kesejahteraan wanita yang telah selama berlangsung ini.[Ahamd Budi P]
Komentar
Posting Komentar