Langsung ke konten utama

“Fakir Miskin dan Anak-Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara”


Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didirikan salah satunya yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah salah satu cita-cita yang telah digagas oleh para pendiri bangsa (founding fathers) sebagaimana diungkapkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Seluruh rakyat Indonesia, tanpa terkecuali, berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.
Kenyataan yang ada di Negara Indonesia saat ini ialah jumlah gelandangan, pengemis, dan anak-anak jalanan yang semakin bertambah menunjukan bahwa dalam hal ini terlihat bahwa pemerintah belum hadir untuk benar-benar mengatasi masalah tersebut. Masyarakat fakir, miskin, dan anak-anak terlantar juga memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan itu merupakan sebuah kewajiban negara terhadap warga negara. Namun, kenyataannya di Indonesia yang terjadi malah sebaliknya. Negara tidak banyak melakukan tindakan nyata guna mengentaskan mereka dari kehidupan nestapa tersebut.
Apabila dikaji ulang kata "dipelihara" pada pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dapat memunculkan berbagai makna. Kata “dipelihara” diperoleh dari kata “pelihara” yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna “jaga” atau “rawat”, sehingga jika “pelihara” mendapat imbuhan di- maka akan berarti “dijaga” atau “dirawat”. Mari kita lihat, kata “dipelihara” apabila dalam kalimat “Kambing dipelihara oleh Bambang” atau “Gedung dipelihara oleh pemiliknya”. Kalimat tersebut kata dipelihara memiliki arti agar dapat bertambah atau berkembang biak, agar awet dan keberadaannya tetap eksis. Sekarang pertanyaannya apakah dalam pasal 34 ayat 1 UUD 1545 juga memiliki maksud seperti pada kalimat tersebut? Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara agar keberadaannya tetap ada atau tetap eksis dan semakin berkembang biak. Melihat kondisi yang ada saat ini anda sendiri yang tahu jawabannya.
           Sungguh sangat menyedihkan apabila kita tengok ada berapa banyak fakir miskin dan anak-anak terlantar yang ada di Indonesia. Semakin hari semakin bertambah pula jumlahnya, apabila ada suatu riset yang meneliti hal tersebut, mungkin Indonesia akan menempati peringkat pertama di dunia. Dimanakah Negara berada saat ini ? peran Negara dalam hal ini sangat dibutuhkan namun nyatanya malah hilang entah kemana. Wahai pemimpin bangsa masih adakah nurani hati mu untuk sedikit saja memperhatikan kondisi meraka. Apa cita-cita founding fathers untuk mencapai kehidupan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah tak berguna lagi ? atau sekarang kau sibuk dengan cita-cita mu sendiri ?
Oleh : Tri Widagdo – Anggota Magang ALPHA

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jawaban Rektor UNEJ Terkait Pelantikan Dekan

Jawaban Rektor UNEJ Terkait Pelantikan Dekan Oleh: Nurul Mahmuda K egaduhan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F MIPA ) terkait pelantikan dekan baru periode 2016-2020 sudah tercium sejak akhir 2015. Isu mengenai Rektor Universitas Jember (UNEJ) yang tidak melantik dekan dengan perolehan suara tertinggi menjadi fakta yang harus diterima oleh warga FMIPA. Kamis (14/01) bertempat di Gedung Rektorat Universitas Jember, pelantikan Dekan baru FMIPA telah dilangsungkan. Berdasarkan hasil pemberian pertimbangan oleh senat fakultas yang berupa pemungutan suara menyebutkan bahwa perolehan suara tertinggi adalah Dr. Kahar Muzakhar, S.Si., namun dekan FMIPA yang dilantik yaitu Drs . Sujito , Ph.D . yang memiliki selisih tiga suara. Hal ini menuai protes dari beberapa lini di FMIPA. Beberapa Senat fakultas, dosen, mahasiswa maupun karyawan memprotes dan menyayangkan mengenai kejadian ini. Seperti halnya Itok Dwi, mahasiswa kimia 2012, menganggap bahwa pemu

BUTA AKSARA di JEMBER

Ada tiga hal yang selalu didegungkan pemerintah terkait pembangunan pendidikan di Indonesia, yakni wajib belajar pendidikan dasar, rehabilitasi sekolah dan pemberantasan buta aksara. Namun pada kenyataannya sampai saat ini Indonesia masih belum berhasil  mengatasinya ketiganya, termasuk salah satunya Buta Aksara. Penyadang buta aksara di Indonesia  masih tergolong besar. Kriteria penyandang buta aksara yaitu buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar. tingginya angka putus sekolah dasar, beratnya geografis Indonesia. Menurut pemerintah  kesuliatan terbesar dalam pemberantasan buta aksara adalah karena tingginya angka putus sekolah dasar, beratnya geografis Indonesia, munculnya buta aksara baru, dan kembalinya seseorang menjadi buta aksara. a.    Buta aksara di jember Jawa timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi selatan dan Nusa tenggara Barat yang mencapai adalah urutan peringkat dari provinsi yang memiliki penyadang buta akasara terbesar di Indone

LEMAHNYA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh : Jihan Febryan Damayanti Generasi muda merupakan harapan negara. Namun, di era globalisasi saat ini masyarakat telah menggunakan cara berfikir yang cenderung meninggalakan budaya ketimuran dan lebih mengacu dengan budadaya barat yang cenderung bebas. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara. Dengan mutu pendidikan yang baik pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten di bidangnya. Dari pendidikan seseorang akan belajar menjadi pribadi yang berkarakter dan memiliki ilmu sosial yang tinggi.      Pendidikan di indonesia kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari belakangan ini. Salah satu gagasan terbaru menteri pendidikan dan kebudayaan mengenai sistem pendidikan dan kebudayaan membuat mata masyarakat kembali meninjau mutu pendidikan di indonesia. Pada tahun 2014 posisi pendidikan di indonesia sangatlah buruk. The learning gurve pearson 2014, sebuah lembaga peningkatan pendidikan dunia memaparkan bahwa indonesia