Langsung ke konten utama

Perlukah Ujian Nasional (PBT atau CBT) diadakan

Oleh : Aminatus Sholehah

Pendidikan merupakan peranan yang penting dan memberikan sumbangsih yang sangat besar dalam pembangunan suatu daerah. Terbentuknya masyarakat  terdidik maka semua program – program yang dibuat oleh pemerintah daerah akan dapat dijalankan dengan baik. Salah satu kebijakannya adalah pemberlakuannya Ujian Nasional. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan ujian nasional tingkat sekolah menengah atas, baik Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) maupun Ujian Nasional Kertas dan Pensil (UNKP), berjalan lancar. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dadang Sudiyarto mengatakan pelaksanaan ujian nasional (UN) secara keseluruhan berlangsung tanpa kendala. "Ke depan tinggal UN Paket C dan rangkaian ujian susulan," kata Dadang di Kantor Kemendikbud, Jakarta.
Ujian Nasional bukanlah alat yang tepat untuk evaluasi di negeri ini. Guru haruslah dipercaya untuk membuat sendiri alat evaluasinya dan pemerintah berkewajiban melatih guru untuk membuat alat evaluasi yang baik. Saatnya uang negara tepat sasaran dan bukan menjadi proyek pejabat kemendikbud. Tentu saja diperlukan kebesaran hati dari pihak pejabat kemdikbud menerima kritik dan masukan yang baik dari masyarakat. Tujuan yang baik akan menjadi tidak baik jika dilakukan dengan pemaksaan. Pemerintah seharusnya dapat belajar dari banyak kejadian yang terjadi di lapang. Seperti buku hitam Ujian Nasional dan pelaksanaan dalam Ujian Nasional menjadi salah satu buktinya. Dengan semakin banyaknya masalah semestinya membuat pemerintah sadar bahwa ujian nasional yang dilakukan pemerintah kurang berdampak baik untuk peserta didik. Mereka menjadi korban kebijakan politik dari kemendikbud dan pada akhirnya mereka akan berteriak lantang untuk menolak pengadaan ujian nasional jika digunakan sebagai nilai penentu kelulusan dan kurangnya infrastruktur yang tersedia.
Ujian Nasional tingkat SMA telah dilakukan pelaksanaannya pun dilakukan sama dengan tahun lalu. Dilihat dari keadaan dan situasi yang ada di lapang saat ini, rencana pelaksanaan ujian nasional online tersebut kurang tepat dan perlu untuk dipertimbangkan kembali.
Ide yang disampaikan oleh pemerintah untuk melaksanakan ujian nasional tersebut sangat baik namun dalam pelaksanaanya di lapang akan menimbulkan berbagai permasalahan seperti infrastruktur yang belum merata dan kurangnya pengetahuan atau tenaga-tenaga ahli di beberapa sekolah. Jika pelaksanaan ujian nasional online ini tetap dilakukan, beberapa sekolah akan mengalami kesulitan karena ketiadaan infrastruktur yang memadai seperti komputer, akses internet dan daya listrik. Coba bayangkan jika di sekolah tersebut memiliki 800 siswa yang mengikuti ujian nasional, maka berapa jumlah komputer yang dibutuhkan oleh pihak sekolah untuk melaksanakan ujian nasioanl ini.
 Tentunya mereka akan membutuhkan komputer yang sangat banyak. Apabila tetap dipaksakan, cara satu-satunya adalah dengan menggunakan komputer secara bergantian, tetapi cara ini  akan menimbulkan masalah baru yaitu timbulnya kecurangan-kecurangan dalam ujian nasional. Jika kecurangan ini tetap dibiarkan terjadi, lantas apa gunanya ujian nasional dilaksanakan dengan menghambur -hamburkan uang negara yang tidak sedikit tersebut, jika tujuan utama ujian nasional tidak tersampaikan. Terlebih lagi masalah yang dapat ditimbulkan adalah kurangnya tenaga-tenaga ahli di beberapa sekolah. Pelaksanaan ujian nasional yang baru akan dilaksanakan tahun ini akan membuat beberapa sekolah bingung. Bahkan ada juga yang tidak mengerti bagaimana melaksanakannya. Misalnya, jika ada guru  dan siswa yang tidak bisa menggunakan komputer, lalu apa yang akan terjadi? bisa dipastikan mereka akan kesulitan dan tentunya ini juga akan menambah beban beberapa siswa. Mereka bisa terganggu konsentarsinya dan akibatnya mereka malah akan gagal dalam ujian nasioanl ini.

Semestinya apabila pemerintah ingin melaksanakan ujian nasional secara online, mereka harus menjamin ketersediaan infrastruktur yang mendukung dan juga jangan terlalu terburu-buru untuk melaksanakannya. Pemerintah pun perlu melakukan sosialisasi langsung ke sekolah jauh-jauh hari sebelum ujian nasional dilaksanakan agar tidak menimbulkan masalah yang telah disebutkan di atas.      

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jawaban Rektor UNEJ Terkait Pelantikan Dekan

Jawaban Rektor UNEJ Terkait Pelantikan Dekan Oleh: Nurul Mahmuda K egaduhan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (F MIPA ) terkait pelantikan dekan baru periode 2016-2020 sudah tercium sejak akhir 2015. Isu mengenai Rektor Universitas Jember (UNEJ) yang tidak melantik dekan dengan perolehan suara tertinggi menjadi fakta yang harus diterima oleh warga FMIPA. Kamis (14/01) bertempat di Gedung Rektorat Universitas Jember, pelantikan Dekan baru FMIPA telah dilangsungkan. Berdasarkan hasil pemberian pertimbangan oleh senat fakultas yang berupa pemungutan suara menyebutkan bahwa perolehan suara tertinggi adalah Dr. Kahar Muzakhar, S.Si., namun dekan FMIPA yang dilantik yaitu Drs . Sujito , Ph.D . yang memiliki selisih tiga suara. Hal ini menuai protes dari beberapa lini di FMIPA. Beberapa Senat fakultas, dosen, mahasiswa maupun karyawan memprotes dan menyayangkan mengenai kejadian ini. Seperti halnya Itok Dwi, mahasiswa kimia 2012, menganggap bahwa pemu

BUTA AKSARA di JEMBER

Ada tiga hal yang selalu didegungkan pemerintah terkait pembangunan pendidikan di Indonesia, yakni wajib belajar pendidikan dasar, rehabilitasi sekolah dan pemberantasan buta aksara. Namun pada kenyataannya sampai saat ini Indonesia masih belum berhasil  mengatasinya ketiganya, termasuk salah satunya Buta Aksara. Penyadang buta aksara di Indonesia  masih tergolong besar. Kriteria penyandang buta aksara yaitu buta aksara dan angka, buta bahasa Indonesia, dan buta pengetahuan dasar. tingginya angka putus sekolah dasar, beratnya geografis Indonesia. Menurut pemerintah  kesuliatan terbesar dalam pemberantasan buta aksara adalah karena tingginya angka putus sekolah dasar, beratnya geografis Indonesia, munculnya buta aksara baru, dan kembalinya seseorang menjadi buta aksara. a.    Buta aksara di jember Jawa timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi selatan dan Nusa tenggara Barat yang mencapai adalah urutan peringkat dari provinsi yang memiliki penyadang buta akasara terbesar di Indone

LEMAHNYA PENDIDIKAN DI INDONESIA

Oleh : Jihan Febryan Damayanti Generasi muda merupakan harapan negara. Namun, di era globalisasi saat ini masyarakat telah menggunakan cara berfikir yang cenderung meninggalakan budaya ketimuran dan lebih mengacu dengan budadaya barat yang cenderung bebas. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara. Dengan mutu pendidikan yang baik pastinya akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten di bidangnya. Dari pendidikan seseorang akan belajar menjadi pribadi yang berkarakter dan memiliki ilmu sosial yang tinggi.      Pendidikan di indonesia kembali menjadi sorotan dalam beberapa hari belakangan ini. Salah satu gagasan terbaru menteri pendidikan dan kebudayaan mengenai sistem pendidikan dan kebudayaan membuat mata masyarakat kembali meninjau mutu pendidikan di indonesia. Pada tahun 2014 posisi pendidikan di indonesia sangatlah buruk. The learning gurve pearson 2014, sebuah lembaga peningkatan pendidikan dunia memaparkan bahwa indonesia